Jakarta, Dulu gula hanya digunakan untuk membuat kue
ulang tahun atau perayaan tertentu. Namun kini gula tambahan terkandung
dalam hampir dalam semua jenis makanan. Itulah mengapa Anda harus segera
mengurangi asupan gula Anda dari sekarang.
Berikut beberapa alasan yang bisa semakin meyakinkan Anda untuk mengurangi konsumsi gula seperti halnya dikutip dari ABC News, Kamis (30/1/2014).
1. Overdosis
Tanpa
disadari hampir setiap orang mengonsumsi gula dengan dosis yang
berlebihan. Di Amerika saja tercatat masyarakatnya mengonsumsi gula
tambahan hingga 59 kg per tahun atau sama dengan 22 sendok teh per hari.
Mengerikan bukan? Untuk itu American Heart Association
menyarankan agar para wanita hanya boleh mengonsumsi gula tambahan
maksimal 6 sendok teh, sedangkan pria hanya 9 sendok teh saja.
2. Memperdaya otak
"Gula
tambahan yang dikonsumsi terlalu banyak mengirimkan sinyal lapar yang
palsu ke otak, dan semacam menipu otak agar berpikir bahwa Anda belum
makan," terang pakar endokrinologi Robert Lustig, MD, penulis buku Fat
Chance: Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity and
Disease.
3. Mempercepat penuaan
Menurut Dr
Lustig, fruktosa atau salah satu molekul yang terkandung dalam gula
tambahan, berpotensi tujuh kali lebih besar daripada glukosa untuk
membentuk radikal oksigen dan menyebabkan kerusakan dan kematian sel.
Padahal kondisi ini berkontribusi terhadap munculnya penyakit kronis
seperti diabetes tipe 2 dan gangguan jantung. Dalam waktu
bersamaan, hal ini juga dapat mempercepat proses penuaan. Jangan kaget,
gula tambahan yang sering menyebabkan hal ini banyak terkandung dalam
saus tomat botolan.
4. Mengubah warna jaringan tubuh
Stres oksidatif
dapat menyebabkan jaringan tubuh yang seharusnya berwarna merah menjadi
cokelat. Ini disebut dengan reaksi Maillard. Dan konsumsi gula tambahan
secara berlebihan dapat mempercepat proses pencoklatan ini. Penyebabnya
tak lain konsumsi gula dari makanan olahan. Dan Dr Lustig memastikan
diperkirakan dari sekitar 600.000 produk makanan komersial, 80 persen di
antaranya mengandung gula tambahan.
5. Menggemukkan liver
Bila
mitokondria yang ada dalam liver atau hati kelebihan gula maka mereka
tak punya pilihan lain untuk mengubah kelebihan gula itu menjadi lemak
hati. Padahal ini dapat memicu penyakit lemak hati dan memaksa
pankreas untuk memproduksi insulin ekstra sehingga organ hati yang
sebenarnya sudah kewalahan itu dipaksa bekerja lagi.
6. Menyebabkan ketagihan
Makan
terlalu banyak fruktosa dari gula tambahan merusak sistem pengiriman
sinyal dopamine (neurotransmitter yang bertugas memperlihatkan perasaan
senang dan puas setelah mengonsumsi atau melakukan sesuatu) yang ada di
penjuru tubuh, sehingga tubuh butuh lebih banyak gula agar bisa meredam
sinyal tersebut.
7. Merusak pembuluh darah
Dari
waktu ke waktu, kebiasaan buruk mengonsumsi terlalu banyak gula
tambahan akan mulai merusak endotelium atau selubung sel khusus yang
melapisi permukaan bagian dalam pembuluh darah. Glukosa menumpuk
di atas sel-sel tersebut, membuatnya jadi tak begitu sensitif sehingga
mempengaruhi oksigen yang dikirim ke organ-organ lainnya.
http://health.detik.com/read/2014/01/30/194629/2483697/763/2/pastikan-anda-kurangi-konsumsi-gula-karena-alasan-alasan-ini
Kamis, 30 Januari 2014
Minum kopi tanpa takut darah tinggi
Beberapa orang di luar sana mungkin masih ragu-ragu ketika disuguhi kopi
saat bertamu ke rumah teman atau tetangga. Keraguan mereka bukan tanpa
alasan. Mereka menganggap kopi sebagai salah satu minuman yang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah.
Memang tidak semua orang suka minum kopi. Tapi Anda perlu tahu bahwa kopi mengandung kafein merupakan senyawa alkaloid xantina berbetuk kristal, dan terasa pahit dan bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif, diuretik ringan dan juga membantu pembakaran lemak tubuh.
Nah, untuk mensiasati agar Anda bisa minum kopi tanpa takut tekanan darah tinggi, sebaiknya Anda simak trik berikut ini;
Well, tidak ada yang perlu ditakutkan selama Anda minum kopi dengan cara yang benar dan sehat.
http://id.she.yahoo.com/minum-kopi-tanpa-takut-darah-tinggi-080525822.html
Memang tidak semua orang suka minum kopi. Tapi Anda perlu tahu bahwa kopi mengandung kafein merupakan senyawa alkaloid xantina berbetuk kristal, dan terasa pahit dan bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif, diuretik ringan dan juga membantu pembakaran lemak tubuh.
Nah, untuk mensiasati agar Anda bisa minum kopi tanpa takut tekanan darah tinggi, sebaiknya Anda simak trik berikut ini;
Batasi Dosisnya
Apapun yang Anda konsumsi secara berlebihan tentu tidak baik bagi kesehatan. Begitu pula kopi. Namun Anda tidak perlu khawatir jika Anda hanya mengonsumsinya tidak lebih dari 3 cangkir per hari. Dengan membatasi dosisnya, Anda bisa mendapatkan manfaat sehat minum kopi.Kenali Sinyal Tubuh Anda
Kenali beberapa isyarata yang diberikan tubuh Anda ketika minum kopi. Jika muncul perasaan gelisah, jantung berdebar, perut kembung dan gangguan tidur, sebaiknya hentikan dulu acara menikmati kopi untuk sementara.Konsumsi Kopi tanpa Gula
Penambahan gula yang berlebihan justru membahayakan tubuh. Terlalu banyak gula dapat membuat tubuh berisiko terkena penyakit diabetes. Apalagi jika Anda sudah terbiasa mengonsumsinya bertahun-tahun. Agar lebih aman sebaiknya gunakan pemanis buatan bebas kalori sebagai pengganti gula..Makan Terlebih Dahulu
Setiap kopi memiliki tingkat keasaman yang berbeda. Oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk mengonsumsi makanan terlebih dahulu sebelum minum kopi. Jika belum terbiasa, minum kopi di pagi hari saat perut kosong dapat menyebabkan perut kembung yang jika berlebihan dapat membuat Anda merasa mual.Well, tidak ada yang perlu ditakutkan selama Anda minum kopi dengan cara yang benar dan sehat.
http://id.she.yahoo.com/minum-kopi-tanpa-takut-darah-tinggi-080525822.html
Panduan Berbisnis dan membeli properti
Pernahkah Anda melihat seorang arsitek merancang bangun sebuah rumah
langsung ke lantai kedua tanpa membuat lantai pertama terlebih dahulu,
atau membuat lantai pertama tanpa membuat fondasi yang kuat?
Hal yang sama berlaku kepada perencana keuangan independen dengan kliennya.
Perencanaan keuangan yang ideal, harus memiliki fondasi kuat. Dikatakan memiliki fondasi yang kuat ketika di dalamnya sudah terdiri atas dana darurat, dana pendidikan dan dana pensiun.
Ketiga tujuan di atas merupakan lantai pertama dalam sebuah perencanaan keuangan, yang tentunya harus ideal terlebih dahulu jika ingin membangun atau mengisi lantai kedua di atasnya.
Lantai kedua biasanya diisi dengan tujuan memiliki kebebasan finansial, saat aset yang dimiliki dapat membiayai semua kebutuhan rutin bulanan tanpa Anda perlu bekerja, misalnya bisnis atau penyewaan properti.
BISNIS
Siap GAGAL, itu kata kunci dalam berbisnis.
Jika Anda bertanya kepada saya, “Apakah bisnis yang paling menguntungkan?”
Maka saya akan menjawab, “ Jika saya tahu, tentunya tidak akan memberikan idenya kepada Anda“
Karena jika saya tahu maka sayalah yang pertama akan membuat bisnisnya terlebih dahulu.
Dalam membuat sebuah bisnis atau usaha untuk mencapai kebebasan finansial, buatlah perencanaan yang matang terlebih dahulu.
3 langkah awal memulai usaha atau bisnis :
1. Tentukan Tujuan Bisnis
Tujuan menjadi sangat penting ketika Anda ingin memulai bisnis . Tentukan dari awal tujuan kita (WHAT) , bagaimana cara meraihnya (HOW), tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam bisnisnya (WHEN), dan pastikan tujuan tersebut masih terukur risikonya.
2. Siapkan Marketing Toolsnya
Setelah tujuannya jelas, langkah berikutnya Anda harus menyiapkan strategi pemasarannya. Ada baiknya menyeleksi segmen pasar mana yang akan dimasuki, struktur harga, bagaimana cara distribusi, pengiriman barang dan cara mempromosikan bisnis Anda. Cari tahu kompetitor bisnis, agar dapat melakukan perbandingannya.
3. Siapkan Pekerjanya
Saat memutuskan mempekerjakan seorang karyawan, Anda harus tahu berapa anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk memberikan gaji, berapa anggaran yang tersedia, dan apakah karyawan tersebut sudah memenuhi standar kompetensi usaha.
Komponen di atas tidak akan berjalan sempurna jika terkendala dengan modal usaha, maka biasanya modal dalam membuat bisnis masuk ke dalam tujuan rencana keuangan paling awal.
PROPERTI YANG DISEWAKAN
Jarang sekali masyarakat golongan menengah Jakarta saat ini yang membeli rumah secara tunai. Harga rumah saat ini tidaklah murah, sehingga menyicil rumah atau properti lainnya untuk jangka waktu panjang merupakan pilihan.
Takut dengan istilah buble dalam properti ?
Potensi penggelembungan (bubble) properti di Indonesia sangat kecil. Karena kontribusi kredit bank di sektor properti terhadap produk domestik bruto (PDB) termasuk rendah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia hanya berperan sekitar 3% terhadap PDB.
Potensi property bubble bisa dilihat dari sumber pembiayaannya. Bila pembiayaannya banyak bergantung kepada kredit perbankan, potensi property bubble menjadi tinggi. Semakin tinggi peran kredit perbankan, khususnya di sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR), terhadap PDB, potensi bubble semakin tinggi.
Sebagai gambaran, menyicil rumah selama 15 tahun dengan masa pakai 20–25 tahun sangatlah ideal. Maka kredit pemilikan rumah (KPR) biasanya paling banyak dijadikan “kendaraan” jika ingin memiliki rumah.
Kedua pilihan di atas merupakan alternatif kendaraan atau tujuan yang bisa digunakan dalam mengisi lantai kedua perjalanan rencana keuangan Anda. Maka lakukan sedari dini dalam berinvestasi, agar Anda menjadi bagian dari golongan kelas menengah yang kuat nantinya. Golongan kelas yang siap akan masa tuanya.
http://id.she.yahoo.com/panduan-berbisnis-dan-membeli-properti-054639343.html
Hal yang sama berlaku kepada perencana keuangan independen dengan kliennya.
Perencanaan keuangan yang ideal, harus memiliki fondasi kuat. Dikatakan memiliki fondasi yang kuat ketika di dalamnya sudah terdiri atas dana darurat, dana pendidikan dan dana pensiun.
Ketiga tujuan di atas merupakan lantai pertama dalam sebuah perencanaan keuangan, yang tentunya harus ideal terlebih dahulu jika ingin membangun atau mengisi lantai kedua di atasnya.
Lantai kedua biasanya diisi dengan tujuan memiliki kebebasan finansial, saat aset yang dimiliki dapat membiayai semua kebutuhan rutin bulanan tanpa Anda perlu bekerja, misalnya bisnis atau penyewaan properti.
BISNIS
Siap GAGAL, itu kata kunci dalam berbisnis.
Jika Anda bertanya kepada saya, “Apakah bisnis yang paling menguntungkan?”
Maka saya akan menjawab, “ Jika saya tahu, tentunya tidak akan memberikan idenya kepada Anda“
Karena jika saya tahu maka sayalah yang pertama akan membuat bisnisnya terlebih dahulu.
Dalam membuat sebuah bisnis atau usaha untuk mencapai kebebasan finansial, buatlah perencanaan yang matang terlebih dahulu.
3 langkah awal memulai usaha atau bisnis :
1. Tentukan Tujuan Bisnis
Tujuan menjadi sangat penting ketika Anda ingin memulai bisnis . Tentukan dari awal tujuan kita (WHAT) , bagaimana cara meraihnya (HOW), tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam bisnisnya (WHEN), dan pastikan tujuan tersebut masih terukur risikonya.
2. Siapkan Marketing Toolsnya
Setelah tujuannya jelas, langkah berikutnya Anda harus menyiapkan strategi pemasarannya. Ada baiknya menyeleksi segmen pasar mana yang akan dimasuki, struktur harga, bagaimana cara distribusi, pengiriman barang dan cara mempromosikan bisnis Anda. Cari tahu kompetitor bisnis, agar dapat melakukan perbandingannya.
3. Siapkan Pekerjanya
Saat memutuskan mempekerjakan seorang karyawan, Anda harus tahu berapa anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk memberikan gaji, berapa anggaran yang tersedia, dan apakah karyawan tersebut sudah memenuhi standar kompetensi usaha.
Komponen di atas tidak akan berjalan sempurna jika terkendala dengan modal usaha, maka biasanya modal dalam membuat bisnis masuk ke dalam tujuan rencana keuangan paling awal.
PROPERTI YANG DISEWAKAN
Jarang sekali masyarakat golongan menengah Jakarta saat ini yang membeli rumah secara tunai. Harga rumah saat ini tidaklah murah, sehingga menyicil rumah atau properti lainnya untuk jangka waktu panjang merupakan pilihan.
Takut dengan istilah buble dalam properti ?
Potensi penggelembungan (bubble) properti di Indonesia sangat kecil. Karena kontribusi kredit bank di sektor properti terhadap produk domestik bruto (PDB) termasuk rendah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia hanya berperan sekitar 3% terhadap PDB.
Potensi property bubble bisa dilihat dari sumber pembiayaannya. Bila pembiayaannya banyak bergantung kepada kredit perbankan, potensi property bubble menjadi tinggi. Semakin tinggi peran kredit perbankan, khususnya di sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR), terhadap PDB, potensi bubble semakin tinggi.
Sebagai gambaran, menyicil rumah selama 15 tahun dengan masa pakai 20–25 tahun sangatlah ideal. Maka kredit pemilikan rumah (KPR) biasanya paling banyak dijadikan “kendaraan” jika ingin memiliki rumah.
Kedua pilihan di atas merupakan alternatif kendaraan atau tujuan yang bisa digunakan dalam mengisi lantai kedua perjalanan rencana keuangan Anda. Maka lakukan sedari dini dalam berinvestasi, agar Anda menjadi bagian dari golongan kelas menengah yang kuat nantinya. Golongan kelas yang siap akan masa tuanya.
http://id.she.yahoo.com/panduan-berbisnis-dan-membeli-properti-054639343.html
Minggu, 26 Januari 2014
Intensitas Banjir Pra dan Pasca Jokowi
Dari tahun ke tahun,
Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota
ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa
perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di
DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan
Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara.
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara.
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Sabtu, 25 Januari 2014
Pemisahan BI dan OJK
Bank Indonesia
berprinsip, model pengawasan bank yang paling cocok adalah oleh bank
sentral. Namun, BI tidak keberatan fungsi pengawasan bank diambil alih
oleh Otoritas Jasa Keuangan asal tetap diberi keleluasaan mengakses data
perbankan secara cepat dan akurat.
Jalan tengah yang diusulkan BI adalah mengikutsertakan salah satu anggota Dewan Gubernur BI sebagai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
”Sistem pengawasan lembaga keuangan dapat dituangkan dalam suatu model di mana Deputi Gubernur BI bidang pengawasan secara ex officio akan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus sebagai chief supervisory officer otoritas pengawasan bank,” kata Deputi Gubernur BI Budi Rochadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta.
Jadi, ujar Budi, meskipun kebijakan pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya, BI tetap memiliki keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat.
Hal itu sangat penting untuk mendukung fungsi BI dalam menjaga kestabilan mata uang rupiah dan sebagai lender of the last resort atau penyedia likuiditas untuk menyelamatkan sistem keuangan.
Mustahil bagi BI bisa dengan cepat menyalurkan likuiditas jika tidak memiliki informasi yang memadai terhadap lembaga keuangan yang sistemik.
Padahal, faktor kecepatan dan ketepatan dalam pemberian bantuan kepada bank yang tengah menghadapi krisis likuiditas amat vital mengingat transaksi pembayaran antarbank terjadi dalam hitungan detik.
Budi mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang BI Tahun 1999, pemisahan fungsi pengawasan bank dari BI akan mengakibatkan kurang optimalnya peran BI dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Panitia kerja DPR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, pembentukan OJK paling lambat akhir 2010. Sebelumnya, pembentukan OJK diwarnai tarik ulur antara Kementerian Keuangan yang menginginkan OJK segera dibentuk dan BI yang menginginkan agar pembentukannya tidak terburu-buru serta terlebih dahulu dikaji secara mendalam.
Rencana pembentukan OJK sempat gamang karena pada faktanya, Inggris yang juga menerapkan model OJK (Financial Services Authority) ternyata gagal menahan krisis perbankan tahun 2008, yang ditandai oleh jatuhnya Northern Rock, Royal Bank of Scotland, TSB Lloyds, dan bank lainnya.
Bank-bank tersebut akhirnya harus direkapitalisasi dengan biaya yang sangat besar. Merespons hal tersebut, Parlemen Inggris akhirnya merekomendasikan agar fungsi pengawasan bank dan stabilitas keuangan dikembalikan kepada bank sentral Inggris, yakni Bank of England.
Namun, menurut anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, pembentukan OJK kembali menemukan momentumnya sejak kasus Bank Century terungkap.
Kasus Century, lanjut Maruarar, secara jelas menunjukkan kelemahan pengawasan BI. Bank Century yang sudah sakit parah sejak merger tahun 2004 ternyata tetap dibiarkan hidup.
Bahkan, ungkap Maruarar, BI tidak mengetahui bahwa selama bertahun-tahun dana nasabah Bank Century telah diselewengkan oleh pemiliknya sendiri.
”Jadi, fungsi pengawasan bank harus dipisahkan dari BI. Karena itu, pembentukan OJK harus dipercepat,” ujar Maruarar.
Dalam salah satu kesimpulan rapat kemarin, Komisi XI DPR juga meminta kepada BI untuk memperketat, mengefektifkan, dan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan perbankan.
Untuk membahas persoalan pengawasan perbankan secara lebih mendalam, Komisi XI DPR akan membentuk panitia kerja pengawasan perbankan.
Selanjutnya, Komisi XI dan BI sepakat untuk melakukan kajian mengenai model pengawasan perbankan yang paling cocok di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang mengenai pengawasan perbankan.
Rentang bunga
Di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengatakan, rentang atau spread antara suku bunga dana dan kredit semakin menyempit.
Pada akhir Januari 2010, rentang suku bunga sebesar 6,08 persen, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 6,24 persen. Penurunan rentang bunga, kata Muliaman, akan berjalan lebih cepat jika penyaluran kredit meningkat. BI menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 15 persen.
Untuk menurunkan rentang bunga, BI juga berencana memberikan patokan pada faktor-faktor yang memengaruhi bunga kredit, yakni bunga deposito, premi risiko, biaya operasional, dan margin keuntungan. Rentang bunga di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga yang hanya berkisar 3-4 persen.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/03/06262314/Pengawasan.Bank.Diambil.Alih.OJK.
Jalan tengah yang diusulkan BI adalah mengikutsertakan salah satu anggota Dewan Gubernur BI sebagai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
”Sistem pengawasan lembaga keuangan dapat dituangkan dalam suatu model di mana Deputi Gubernur BI bidang pengawasan secara ex officio akan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus sebagai chief supervisory officer otoritas pengawasan bank,” kata Deputi Gubernur BI Budi Rochadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta.
Jadi, ujar Budi, meskipun kebijakan pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya, BI tetap memiliki keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat.
Hal itu sangat penting untuk mendukung fungsi BI dalam menjaga kestabilan mata uang rupiah dan sebagai lender of the last resort atau penyedia likuiditas untuk menyelamatkan sistem keuangan.
Mustahil bagi BI bisa dengan cepat menyalurkan likuiditas jika tidak memiliki informasi yang memadai terhadap lembaga keuangan yang sistemik.
Padahal, faktor kecepatan dan ketepatan dalam pemberian bantuan kepada bank yang tengah menghadapi krisis likuiditas amat vital mengingat transaksi pembayaran antarbank terjadi dalam hitungan detik.
Budi mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang BI Tahun 1999, pemisahan fungsi pengawasan bank dari BI akan mengakibatkan kurang optimalnya peran BI dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Panitia kerja DPR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, pembentukan OJK paling lambat akhir 2010. Sebelumnya, pembentukan OJK diwarnai tarik ulur antara Kementerian Keuangan yang menginginkan OJK segera dibentuk dan BI yang menginginkan agar pembentukannya tidak terburu-buru serta terlebih dahulu dikaji secara mendalam.
Rencana pembentukan OJK sempat gamang karena pada faktanya, Inggris yang juga menerapkan model OJK (Financial Services Authority) ternyata gagal menahan krisis perbankan tahun 2008, yang ditandai oleh jatuhnya Northern Rock, Royal Bank of Scotland, TSB Lloyds, dan bank lainnya.
Bank-bank tersebut akhirnya harus direkapitalisasi dengan biaya yang sangat besar. Merespons hal tersebut, Parlemen Inggris akhirnya merekomendasikan agar fungsi pengawasan bank dan stabilitas keuangan dikembalikan kepada bank sentral Inggris, yakni Bank of England.
Namun, menurut anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, pembentukan OJK kembali menemukan momentumnya sejak kasus Bank Century terungkap.
Kasus Century, lanjut Maruarar, secara jelas menunjukkan kelemahan pengawasan BI. Bank Century yang sudah sakit parah sejak merger tahun 2004 ternyata tetap dibiarkan hidup.
Bahkan, ungkap Maruarar, BI tidak mengetahui bahwa selama bertahun-tahun dana nasabah Bank Century telah diselewengkan oleh pemiliknya sendiri.
”Jadi, fungsi pengawasan bank harus dipisahkan dari BI. Karena itu, pembentukan OJK harus dipercepat,” ujar Maruarar.
Dalam salah satu kesimpulan rapat kemarin, Komisi XI DPR juga meminta kepada BI untuk memperketat, mengefektifkan, dan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan perbankan.
Untuk membahas persoalan pengawasan perbankan secara lebih mendalam, Komisi XI DPR akan membentuk panitia kerja pengawasan perbankan.
Selanjutnya, Komisi XI dan BI sepakat untuk melakukan kajian mengenai model pengawasan perbankan yang paling cocok di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang mengenai pengawasan perbankan.
Rentang bunga
Di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengatakan, rentang atau spread antara suku bunga dana dan kredit semakin menyempit.
Pada akhir Januari 2010, rentang suku bunga sebesar 6,08 persen, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 6,24 persen. Penurunan rentang bunga, kata Muliaman, akan berjalan lebih cepat jika penyaluran kredit meningkat. BI menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 15 persen.
Untuk menurunkan rentang bunga, BI juga berencana memberikan patokan pada faktor-faktor yang memengaruhi bunga kredit, yakni bunga deposito, premi risiko, biaya operasional, dan margin keuntungan. Rentang bunga di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga yang hanya berkisar 3-4 persen.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/03/06262314/Pengawasan.Bank.Diambil.Alih.OJK.
dampak pelemahan rupiah terhadap daya beli masyarakat
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS),
tidak dirasakan langsung industri minuman ringan dalam negeri. Namun kondisi ini memunculkan kekhawatiran pelemahan
rupiah akan berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat terhadap
minuman ringan siap saji. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi industri Minuman Ringan (ASRIM) Triyono Prijosoesil.
"Sampai saat ini dampaknya belum terasa ke sisi produksi, namun yang jadi pertimbangan apakah pelemahan rupiah ini nantinya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jadi yang ditakutkan industri itu lebih kepada daya beli," ujarnya. Kemungkinan penurunan daya beli masyarakat ini, menurut Triyono, terjadi bila pelemahan rupiah berlangsung lama dan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tidak sekuat tahun lalu.
Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi perekonomian nasional karean perilaku konsumen bisa saja berubah untuk lebih menjaga konsumsinya. "Seperti contoh, bisa saja ada perubahan pola dari pada membeli minuman diluar, lebih menghemat dengan membawa minuman sendiri, atau dari pada makan direstoran yang pasti juga harus beli minum, mereka lebih memilih untuk makan dirumah," tutur dia.
Sedangkan dari sisi produksi, dia mengatakan, untuk bahan baku industri minuman ringan nasional secara umum hanya berasal dari dalam negeri. Namun untuk bahan baku pengemasan ini yang masih mengimpor dari luar negeri.
Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, pelemahan rupiah seperti sekarang bukan tidak mungkin juga akan mempengaruhi biaya produksi dan harga jual minuman ringan. "Masih impor itu seperti PET (polyethylene terephthalate) dan alumunium untuk kemasan, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang suplai dari luar negeri jadi secara kontribusi ke biaya produksi tidak terlalu besar. Tetapi kita akan terus awas hal ini," tandas Triyono.
Bila pelemahan nilai tukar Rupiah terus dibiarkan, maka pada akhirnya akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, akan terjadi penurunan daya beli masyarakat, yang nantinya memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana mengatakan, pemerintah sedari dini harus bersegera mengeluarkan kebijakan yang dampaknya dapat terlihat dalam jangka waktu pendek, yakni terkait melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
Ina berpendapat, pemicu rupiah melemah sekarang ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan valas akibat ditariknya dana-dana asing di pasar modal, jatuh temponya pembayaran utang luar nNegeri, baik pemerintah maupun swasta dan adanya pembelian barang impor.
“Ini seharusnya segera dilakukan kebijakan yang memang bisa membuat Rupiah kita tidak melemah terus. Karena akan ada dampak yang terjadi bila pelemahan Rupiah itu tidak segera diatasi”, kata Ina, dalam diskusi “Penyebab Krisis Nilai Tukar dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional”, di Jakarta.
Dampak pembiaran nilai tukar Rupiah yang dimaksudkan, yakni akan menurunnya daya beli, meningkatnya kemiskinan, industri akan mengalami kebangkrutan yang disusul dengan meningkatnya PHK, dan terjebaknya Indonesia pada Middle Income Trap.
“Dapatkah paket kebijakan ekonomi menahan kondisi yang lebih buruk. Apalagi, paket kebijakan ekonomi lebih tepat untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan bukan sekarang. Terlambat, karena digelontorkan saat sudah terjadi turbulensi”, tegas Ina.
http://bisnis.liputan6.com/read/670621/pelemahan-rupiah-bisa-ubah-pola-konsumsi-masyarakat
http://www.infobanknews.com/2013/09/pembiaran-pelemahan-rupiah-gerus-daya-beli-masyarakat/
"Sampai saat ini dampaknya belum terasa ke sisi produksi, namun yang jadi pertimbangan apakah pelemahan rupiah ini nantinya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jadi yang ditakutkan industri itu lebih kepada daya beli," ujarnya. Kemungkinan penurunan daya beli masyarakat ini, menurut Triyono, terjadi bila pelemahan rupiah berlangsung lama dan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tidak sekuat tahun lalu.
Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi perekonomian nasional karean perilaku konsumen bisa saja berubah untuk lebih menjaga konsumsinya. "Seperti contoh, bisa saja ada perubahan pola dari pada membeli minuman diluar, lebih menghemat dengan membawa minuman sendiri, atau dari pada makan direstoran yang pasti juga harus beli minum, mereka lebih memilih untuk makan dirumah," tutur dia.
Sedangkan dari sisi produksi, dia mengatakan, untuk bahan baku industri minuman ringan nasional secara umum hanya berasal dari dalam negeri. Namun untuk bahan baku pengemasan ini yang masih mengimpor dari luar negeri.
Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, pelemahan rupiah seperti sekarang bukan tidak mungkin juga akan mempengaruhi biaya produksi dan harga jual minuman ringan. "Masih impor itu seperti PET (polyethylene terephthalate) dan alumunium untuk kemasan, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang suplai dari luar negeri jadi secara kontribusi ke biaya produksi tidak terlalu besar. Tetapi kita akan terus awas hal ini," tandas Triyono.
Bila pelemahan nilai tukar Rupiah terus dibiarkan, maka pada akhirnya akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, akan terjadi penurunan daya beli masyarakat, yang nantinya memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana mengatakan, pemerintah sedari dini harus bersegera mengeluarkan kebijakan yang dampaknya dapat terlihat dalam jangka waktu pendek, yakni terkait melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
Ina berpendapat, pemicu rupiah melemah sekarang ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan valas akibat ditariknya dana-dana asing di pasar modal, jatuh temponya pembayaran utang luar nNegeri, baik pemerintah maupun swasta dan adanya pembelian barang impor.
“Ini seharusnya segera dilakukan kebijakan yang memang bisa membuat Rupiah kita tidak melemah terus. Karena akan ada dampak yang terjadi bila pelemahan Rupiah itu tidak segera diatasi”, kata Ina, dalam diskusi “Penyebab Krisis Nilai Tukar dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional”, di Jakarta.
Dampak pembiaran nilai tukar Rupiah yang dimaksudkan, yakni akan menurunnya daya beli, meningkatnya kemiskinan, industri akan mengalami kebangkrutan yang disusul dengan meningkatnya PHK, dan terjebaknya Indonesia pada Middle Income Trap.
“Dapatkah paket kebijakan ekonomi menahan kondisi yang lebih buruk. Apalagi, paket kebijakan ekonomi lebih tepat untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan bukan sekarang. Terlambat, karena digelontorkan saat sudah terjadi turbulensi”, tegas Ina.
http://bisnis.liputan6.com/read/670621/pelemahan-rupiah-bisa-ubah-pola-konsumsi-masyarakat
http://www.infobanknews.com/2013/09/pembiaran-pelemahan-rupiah-gerus-daya-beli-masyarakat/
Pro Kontra Penutupan Terminal Lebak Bulus
Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan rencananya akan dibongkar untuk
kepentingan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Pihak Kepolisian
Daerah Metro Jaya menyatakan kesiapannya mengawal pembongkaran terminal
tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, pihaknya menurunkan sejumlah personel untuk mengamankan proses pembongkaran itu.
"Selama proses pembongkaran, berapa lamanya (pengamanan) itu tergantung di lapangan," ujar Rikwanto kepada wartawan di Polda Metro jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2014).
Pembongkaran terminal ini mengundang pro dan kontra. Sejumlah massa yang kontra melakukan aksi unjuk rasa menolak pembongkaran itu. Pihak kepolisian mengantisipasi kericuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
"Kita kerahkan anggota juga di lokasi unjuk rasa, ditambah dari Satpol PP dan Dishub," ucapnya.
Bukan hanya para sopir, karyawan dan penumpang yang resah akibat rencana penutupan terminal AKAP Lebakbulus, Jakarta Selatan. Para pedagang asongan kini bingung karena mereka terancam kehilangan sumber penghasilan.
Bukan hanya para sopir, karyawan dan penumpang yang resah akibat rencana penutupan terminal AKAP Lebakbulus, Jakarta Selatan. Para pedagang asongan kini bingung karena mereka terancam kehilangan sumber penghasilan.
"Ya pasti kena ke kita juga. Kalo terminal tutup, kita jualan ke siapa?" kata Mia (40), salah seorang pedagang asongan di terminal AKAP Lebakbulus, Minggu (5/1/2014).
Mia yang memiliki satu orang anak kini kebingungan karena tempat ia mencari nafkah akan ditutup. Ia mengaku belum ada pihak dari mana pun yang menawarkan solusi bagi para pedagang asongan yang sudah bertahun-tahun berdagang.
"Kalau kita ikut pindah ke terminal Kampung Rambutan, di sana kan sudah ada pedagang yang lama. Kita susah mau masuk juga," keluh pedagang kopi dan mie instan ini.
Rencana penutupan terminal mulai tanggal 7 Januari 2014 juga dikeluhkan pedagang lainnya, Gito (46). Pria yang sudah setahun berjualan minuman panas ini belum tahu kelanjutan nasibnya setelah terminal ditutup.
"Di sini tuh strategis. Selama ini bisa cukuplah untuk menghidupi keluarga. Kalau ditutup, saya belum tahu mau lanjut ke mana," ucapnya pelan.
Penutupan terminal AKAP Lebakbulus dilakukan untuk melancarkan pembangunan proyek MRT. Rencananya, bus-bus antar kota yang tadinya menuju Lebak Bulus akan dialihkan ke terminal Kampung Rambutan, terminal Pulogadung, dan terminal Kalideres.
http://news.detik.com/read/2014/01/07/110159/2460123/10/polda-metro-siap-kawal-pembongkaran-terminal-lebak-bulus
http://news.detik.com/read/2014/01/05/170354/2458672/10/terminal-akap-lebakbulus-ditutup-pedagang-kebingungan
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, pihaknya menurunkan sejumlah personel untuk mengamankan proses pembongkaran itu.
"Selama proses pembongkaran, berapa lamanya (pengamanan) itu tergantung di lapangan," ujar Rikwanto kepada wartawan di Polda Metro jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2014).
Pembongkaran terminal ini mengundang pro dan kontra. Sejumlah massa yang kontra melakukan aksi unjuk rasa menolak pembongkaran itu. Pihak kepolisian mengantisipasi kericuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
"Kita kerahkan anggota juga di lokasi unjuk rasa, ditambah dari Satpol PP dan Dishub," ucapnya.
Bukan hanya para sopir, karyawan dan penumpang yang resah akibat rencana penutupan terminal AKAP Lebakbulus, Jakarta Selatan. Para pedagang asongan kini bingung karena mereka terancam kehilangan sumber penghasilan.
Bukan hanya para sopir, karyawan dan penumpang yang resah akibat rencana penutupan terminal AKAP Lebakbulus, Jakarta Selatan. Para pedagang asongan kini bingung karena mereka terancam kehilangan sumber penghasilan.
"Ya pasti kena ke kita juga. Kalo terminal tutup, kita jualan ke siapa?" kata Mia (40), salah seorang pedagang asongan di terminal AKAP Lebakbulus, Minggu (5/1/2014).
Mia yang memiliki satu orang anak kini kebingungan karena tempat ia mencari nafkah akan ditutup. Ia mengaku belum ada pihak dari mana pun yang menawarkan solusi bagi para pedagang asongan yang sudah bertahun-tahun berdagang.
"Kalau kita ikut pindah ke terminal Kampung Rambutan, di sana kan sudah ada pedagang yang lama. Kita susah mau masuk juga," keluh pedagang kopi dan mie instan ini.
Rencana penutupan terminal mulai tanggal 7 Januari 2014 juga dikeluhkan pedagang lainnya, Gito (46). Pria yang sudah setahun berjualan minuman panas ini belum tahu kelanjutan nasibnya setelah terminal ditutup.
"Di sini tuh strategis. Selama ini bisa cukuplah untuk menghidupi keluarga. Kalau ditutup, saya belum tahu mau lanjut ke mana," ucapnya pelan.
Penutupan terminal AKAP Lebakbulus dilakukan untuk melancarkan pembangunan proyek MRT. Rencananya, bus-bus antar kota yang tadinya menuju Lebak Bulus akan dialihkan ke terminal Kampung Rambutan, terminal Pulogadung, dan terminal Kalideres.
http://news.detik.com/read/2014/01/07/110159/2460123/10/polda-metro-siap-kawal-pembongkaran-terminal-lebak-bulus
http://news.detik.com/read/2014/01/05/170354/2458672/10/terminal-akap-lebakbulus-ditutup-pedagang-kebingungan
Langganan:
Postingan (Atom)