Penyadapan Pejabat Indonesia oleh Intelejen Australia

Terungkapnya aktivitas penyadapan telepon Presiden SBY dan pejabat Indonesia lainnya oleh badan intelijen Australia DSD (kini berubah menjadi Australian Signal Directorate) memicu reaksi luas di kalangan politikus Australia sendiri. Seorang mantan diplomat Australia bahkan memperkirakan Jakarta akan menarik duta besarnya dari Canberra dan mengusir dubes Australia dari Jakarta.

Persoalan-persoalan yang berkembang
 
Persoalan yang banyak dipertanyakan, kemampuan teknologi kedua belah pihak (RI dan Australia). Bagaimana penyadapan dapat terjadi dan mengapa alat komunikasi yang digunakan oleh berbagai pejabat 
tinggi negara RI ternyata rawan dan tidak mempunyai alat penangkal. 

Kapan sebenarnya penyadapan tersebut terjadi dan informasi apa yang disadap oleh Australia. Ada disebut penyadapan terjadi antara tahun 2007-2009, tetapi ada perkiraan penyadapan dilakukan sepanjang waktu termasuk keinginantahuanAustralia terhadap rencana RI membeli kapal selam dari Rusia dan mungkin Squadron Sukhoi dewasa ini. 

Ada perkiraan Australia juga menyadap informasi-informasi mengenai persoalan dalam negeri RI, misalnya korupsi. Seolah-olah ada unsur LSM Indonesia yang yang mendapatkan bocoran isi penyadaban yang terjadi, karena menyangkut berita tentang korupsi telah diteruskan ke KPK. 

Banyak kalangan menganalisis bahwa pembocoran aksi penyadapan ini tidak dilakukan awalnya oleh pihak Australia, tetapi oleh Edward Snowden, seorang mantan rekanan Dewan Keamanan AS, yang kemudian mencari suaka di Rusia. Oleh karena itu, diperkirakan Edward Snowden adalah mantan agen KGB yang pada masa Perang Dingin berhasil melakukan infiltrasi ke dalam tubuh Dewan Keamanan AS dan kemudian melarikan diri ke Hongkong lalu Moskow.

Juga merupakan tanda tanya mengapa AS tidak pernah mengklarifikasi siapa Edwrad Snowden; salah satu kemungkinan adalah AS (cq Presiden Obama) tidak mau malu, karena Dewan Keamanan AS pernah kebobolan disusupi Edward Snowden, seorang agen KGB tingkat tinggi.

Oleh karena itu, ada perkiraan bahwa pembocoran penyadapan Australia terhadap pesawat telepon beberapa pejabat senior RI antara lain pesawat telepon Presiden SBY dan Ibu Anie Yudhoyono adalah upaya Edward Snowden membawa kepentingan Rusia, untuk mengadu domba Indonesia dengan Blok Barat (AS, Inggris, Kanada, Australia dan New Zealand). Karena seperti diperkirakan, Edward Snowden adalah mantan agen KGB yang berhasil menyusup ke dalam Dewan Keamanan AS.

Dari semua ini, dapat memunculkan permasalahan, yaitu timbulnya desakan masyarakat agar surat Tony Abbott secara penuh diumumkan oleh Presiden SBY kepada masyarakat, seperti yang sudah diminta oleh anggota DPR-RI dari Komisi I , TB Hasanuddin. Arah desakan bukan lagi kepada keinginantahuan latar belakang kekurang ajaran Australia menyadap pesawat telepon berbagai pejabat RI termasuk Presiden SBY dan Ibu Anie Yudhoyono, tetapi informasi apa yang sebenarnya disadap oleh Australia tentang Presiden SBY, Ibu Anie Yudhoyono, dan para petinggi RI tersebut.


Rangkaian peristiwa itu mempengaruhi kerjasama soal para pencari suaka, perdagangan, militer dan isu-isu lain. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Australia telah memata-matai Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri senior. Skandal itu memicu Jakarta untuk membekukan kerjasama militer dan kerjasama-kerjasama lain, termasuk upaya memerangi kelompok yang memanfaatkan para pencari suaka untuk memasuki perairan Australia Utara.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dilaporkan menjanjikan untuk memulihkan hubungan yang rusak ini.
  
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggarisbawahi 3 hal yang akan dilakukan Indonesia terkait penyadapan yang dilakukan Australia. Berikut 3 hal tersebut.

Pertama, Indonesia menunggu penjelasan resmi Australia pada Indonesia, bukan pada komunitas di Australia.

Kedua, berangkat dari kasus penyadapan itu pada Presiden Republik Indonesia dan pejabat Indonesia, 2 hari lalu ada sejumlah agenda kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Australia, diminta untuk dihentikan.
 
Ketiga, Indonesia berpendapat dan meminta keberlanjutan kerjasama di masa depan, maka Indonesia memerlukan semacam protokol atau Code of Conduct, sekaligus Guiding Principal (panduan utama) menyangkut kerjasama di berbagai bidang. 


http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-11-18/penyadapan-telepon-sby-permalukan-indonesia/1221452
http://news.detik.com/read/2013/11/20/140714/2418365/10/buntut-penyadapan-australia-ini-3-hal-yang-akan-dilakukan-indonesia
http://news.liputan6.com/read/760889/penyadapan-tinjauan-intelijen-strategis